Kasongan, Mekraf.id – Kabupaten Katingan merupakan salah satu daerah lumbung padi di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Katingan, kini Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II sedang membangun jaringan irigasi pada sejumlah desa di Kecamatan Katingan Kuala.

“Sekarang kegiatannya sedang berjalan. Kontrak pekerjaannya sejak Desember 2021 lalu, dan akan berakhir di akhir tahun 2023 mendatang. Jadi tiga tahun. Kegiatan ini bersifat multiyears,” kata Kasatker Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II Yakubson kepada sejumlah wartawan usai kegiatan rapat SIMURP Bangda Kelembagaan di aula Bappelitbang Kabupaten Katingan, Kamis (12/5/2022).

Dalam pelaksanaan program ini jelasnya, selain membangun irigasi, juga ada kegiatan lain, seperti pembangunan jembatan, kegiatan pertanian, dan lainnya.

“Kegiatan yang kami lakukan ini, terintegrasi semua dengan unsur-unsur yang berhubungan dengan pertanian. Sebab kita tahu di Katingan inikan, merupakan salah satu daerah serambi pertanian rawa yang ada di Kalimantan Tengah,” jelasnya.

Oleh sebab itulah mereka WBS mengusulkan untuk membuat program tersebut di Kabupaten Katingan. Sehingga hasil pertanian yang dihasilkan para petani semakin meningkat kedepannya.

“Kita juga tahu, lahan pertanian sekarang inikan juga defisit. Disamping itu juga banyak mengalihkan fungsi lahan ke yang lain. Sementara makan pokok kita inikan beras. Inilah yang harus kita jaga kedepan. Oleh sebab itu kita sangat bersyukur telah mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat ,” terangnya.

Ketika disinggung sehubungan dengan nilai proyek yang hampir mencapai angka Rp 100 miliar itu, berapa panjang atau luas irigasi yang dibangun pada empat desa melalui pihak ketiga itu? Menurut Yakubson, dia tidak menyebutkan secara pasti luasannya.

Namun tegasnya, untuk panjangnya bersifat relatif. Bahkan lanjutnya, dengan nilai sebesar itu tidak hanya sekedar untuk membangun saluran irigasi saja, tetapi ada juga ada pembangunan lain.

“Jika cuma saluran irigasi, paling dibawah 30 persen dari nilai yang ada. Jadi yang mahal itu, untuk infrastruktur pendukungnya. Apalagi bangunan yang kita bangun menggunakan kontruksi dari beton. Ditambah lagi harga bahan, tentu lebih mahal. Sebab angkutan bahan menggunakan jalur sungai, dan jangkauannya cukup jauh. Tapi semua itu, kita tetap mengacu kepada aturan. Dimana untuk harga bahan juga sudah ditetapkan,” ujarnya.

Kemudian dia juga mengungkapkan, bahwa setiap triwulan, pelaksanaan kegiatan itu diaudit oleh BPK RI. Ini untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan, dan lainnya. “Jadi audit untuk memastikan pertanggung jawaban, pelaksanaan kegiatan, hingga administrasinya. Jadi semua tidak terlepas dari pengawasan,” ujarnya (NF)