Dalam mencapai kesuksesan dalam bertani, tidak lepas dari kerja keras dalam pengamanan produksinya. Dimulai dari semai atau tanam hingga panen, ancaman yang dapat mengganggu proses produksi akan selalu mengintai dari dekat. Salah satu ancaman tersebut adalah hama dan penyakit pada tumbuhan. Untuk mengantisipasi dan memitigasi potensi serangan hama dan penyakit pada tumbuhan telah dibentuk kelembagaan/institusi baik di pusat dan daerah untuk bertugas menghadapi dan menangani ancaman tersebut.

Salah satu kelembagaan/institusi tersebut adalah Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP). LPHP merupakan institusi perlindungan tanaman yang berada di bawah binaan langsung Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi. LPHP membina kelompok tani dan Petugas Pengendali Organisme Pengggangu Tumbuhan (POPT) pada lebih dari dari satu Kabupaten/Kota.

Koordinator Data dan Kelembagaan POPT, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Kementan, Lilik Retnowati menyampaikan peran penting LPHP dalam pengawalan dan pengamanan produksi pangan nasional. “Saat ini terdapat 107 unit LPHP yang tersebar di 32 Provinsi Indonesia. LPHP memiliki tugas dan fungsi yaitu melaksanakan pengamatan, peramalan, diagnosis dan identifikasi kerusakan tanaman akibat serangan OPT dan DPI; melaksanakan peramalan OPT dan DPI; melakukan kajian teknologi terapan spesifik lokasi; melakukan pengembangan agens hayati/nabati dan metode pengamatan spesifik lokasi; melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat terutama petani; melakukan pemantauan, peredaran dan penggunaan pupuk dan sarana pengendalian; menyebarluaskan data dan informasi teknologi pengendalian OPT dan DPI; dan sosialisasi penggunaan agens hayati dan pestisida nabati”, jelas Lilik.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Yuliana Yulinda selaku Kepala Unit Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. “Jika Petugas POPT bisa kita ibaratkan sebagai dokter tanaman yang dapat membantu menyembuhkan penyakit pada tanaman, maka LPHP adalah rumah sakit tempat para POPT tersebut berkantor dan menjalankan fungsinya sebagai dokter tanaman”, sebut Yuliana.

Keberadaan LPHP yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia juga diakui memiliki peran yang sangat vital dalam pengamanan produksi pangan nasional. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan akan melakukan gebrakan penting untuk LPHP pada tahun ini. “Mulai tahun 2022 dan seterusnya, Kami akan terus mendorong agar LPHP menjadi laboratorium berstandar nasional bahkan internasional melalui sertifikasi ISO 9001 (sistem manajemen mutu) dan akreditasi ISO 17025 (kompetensi laboratorium pengujian dan kaliberasi)”, ungkap Mohammad Takdir Mulyadi, Direktur Perlindungan Tanaman Pangan.
“Pada tahun 2022 ini akan dilakukan sertifikasi ISO 9001 di 4 LPHP yaitu LPHP Medan Johor (Sumatera Utara), LPHP Pontianak (Kalimantan Barat), LPHP Serang (Banten) dan LPHP Jember (Jawa Timur). Bahkan lebih lanjut lagi kami bercita-cita agar ada LPHP yang memiliki laboratorium berstandar internasional dengan melakukan akreditasi ISO 17025 di 2 LPHP yaitu LPHP Pekan Baru Riau dan LPHP Bantul (DI Yogyakarta). Hal yang sama akan terus digencarkan proses sertifikasi dan akreditasinya untuk LPHP lainnya di tahun-tahun berikutnya”, jelas Takdir.

“Dengan sertifikasi dan akreditasi ini diharapkan fungsi LPHP dalam melakukan pelayanan pada masyarakat akan semakin meningkat. Serta mampu menghasilkan output yang sesuai target, bermutu, akurat dan akuntabel. Dan pada akhirnya ikut berkontribusi maksimal membantu petani dalam pengamanan produksi pangan”, tambah Takdir.

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwandi, mengungkapkan bahwa Kementan akan terus membantu petani menghadapi permasalahan hama dan penyakit di lahan pertaniannya dan mengawal kegiatan-kegiatan pengamanan produksi tanaman pangan.

Hal ini juga sejalan dengan harapan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, yang menyatakan bahwa pertanian kita harus Maju Mandiri dan Modern. “Kembangkan dan gunakan berbagai teknologi pengendalian OPT untuk mengamankan pertanaman pangan kita di lapangan. Kita harus yakin kalau kita mampu memberikan andil dalam meningkatkan produksi padi nasional”, ungkap Syahrul.