Indonesia termasuk negara yang rentan terjadi berbagai bencana. Salah satu bencana yang cukup sering terjadi di Indonesia yakni bencana hidrologi yang merupakan bencana akibat air bumi dan menyebabkan kerusakan baik oleh kualitas, pergerakan, hingga distribusi air. Terjadinya bencana hidrologi ini ternyata cukup berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di Indonesia. Beberapa provinsi yang berperan besar dalam produksi komoditas pangan di tanah air memiliki indeks risiko bencana alam kategori tinggi.

Pusat Studi Bencana (PSB) LPPM IPB bersama Ditjen Tanaman Pangan Kementan kembali menyelenggarakan BTS Propaktani yg memasuki episode 324 hari Senin (7/2) dengan tajuk “Mitigasi Pangan Menghadapi Bencana Hidrologis: Ketersediaan Stok Pangan dan Perlindungan Petani di Pulau Kalimantan”.

Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang hadir membuka acara tersebut menyampaikan perlunya antisipasi cepat dan kebersamaan dalam menghadapi cuaca ekstrim ini. Mitigasi dan mapping harus dimantapkan dan diperbaharui, terutama yang berkaitan dengan percepatan dan budidaya, pasca panen, marketnya. “Ini menjadi bagian yang harus kita pikirkan bersama, dan banyak hal yang bisa kita lakukan bersama untuk mengatasi persoalan pertanian pada saat ini,” ujar Mentan

Arif Satria, Rektor IPB dalam bimtek tersebut meyakini sektor pertanian merupakan sektor yang paling tahan banting dalam kondisi apapun dan ini sudah terbukti, sektor yang selalu tumbuh positif, serta merupakan sektor yang menjadi penyelamat ekonomi nasional.

Namun demikian, menurutnya kemandirian pangan mengalami hambatan, salah satunya adalah bencana. “Ini adalah salah satu sumber ketidakpastian. Salah satu hal yang harus disikapi dengan adaptasi dan mitigasi untuk meminimalkan resiko. Dibutuhkan teknologi terkini untuk mengendalikan bencana. Saya harap PSB segera bisa berkoalisi dengan teman-teman IT, untuk mendesign riset-riset kebencanaan berbasis teknologi 4.0 untuk bisa menjadi salah satu solusi agar tetap bisa menjaga kemandirian pangan,” tambahnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwandi menyampaikan bahwa berdasarkan data bulan November 2021 sampai dengan Januari 2022, luas wilayah yang terkena banjir tercatat cukup rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu. “Namun kita patut berjaga-jaga karena sebentar lagi akan memasuki masa panen raya,” ujar Suwandi

Jika saat panen raya terjadi banjir, otomatis perlu penyiapan-penyiapan segera. Jika rendemennya tinggi, butuh pengeringan ekstra karena akan berdampak pada harga. “Biasanya habis banjir itu diikuti dengan serangan hama penyakit, kemudian kekeringan. Jadi sesuai arahan Pak Menteri, saya minta lakukan mapping untuk wilayah yang sering terkena banjir, kekeringan dan serangan OPT. Brigade OPT perlu diturunkan dan siap siaga memantau dengan prinsip early warning system. Mitigasi ini termasuk juga mengatur pola tanam dan memilih varietas. Yang lebih utama adalah dibutuhkannya kolaborasi dan gerakan massal dari semua pihak, baik TNI, POLRI dan lainnya,“ tutur Suwandi.

Lebih lanjut Suwandi menganjurkan bagi petani yang berada di wilayah endemis OPT, rawan banjir dan kekeringan agar mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Namun bagi yang terlanjur kena puso dan belum mengikuti AUTP, ada program penggantian benih padi. “Tapi perlu diingat, bahwa langkah-langkah tersebut adalah langkah-langkah untuk jangka pendek. Untuk jangka menengahnya bisa dengan merawat pengairan/tata kelola air, perbaikan sanitasi lingkungan dan hilirisasinya (pasarnya),” kata Suwandi

Berbicara tentang banjir, Kalbar adalah salah satu wilayah di Pulau Kalimantan yang menjadi langganan. Karakter banjir di Kalimantan ini berbeda dengan daerah lain. Banjir di Kalbar airnya menggenang dan telah menjadi bencana tahunan, kemudian hampir selalu diikuti dengan bencana longsor yang mengakibatkan akses jalan terputus. Hal ini otomatis menyebabkan distribusi pasokan pangan terganggu. Penyebabnya adalah karena pembalakan dan kebakaran hutan yang terus terjadi setiap tahun sehingga daerah serapan semakin berkurang. Meskipun kapasitas sungai Kapuas besar, tapi tidak mampu menampung debit air yang begitu besar.

Sultan Mulia Kusuma dari Kesultanan Sanggau, menyampaikan bahwa Kalbar ini merupakan daerah langganan banjir. Seperti yang terjadi beberapa bulan lalu, Kab. Sekadau, Sintang dan Melawi hampir 3 bulan tergenang air. Maka dari itu perlu dijaga benar untuk penyediaan stok pangan agar tidak terganggu. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kalbar, Tahun 2020 Kalbar mengalami surplus beras 57.220 ton.

Terkait pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur, sebagai daerah penyangga ibukota, Kalbar pasti akan terkena dampak pembangunannya. Sultan Mulia berharap pembangunannya dengan mengedepankan prinsip Eco City, yakni pembangunan yang ramah lingkungan dan tidak mengganggu daerah konservasi atau lahan pertanian.

Rahmat Nasution selaku Ketua Umum Kamar Dagang & Industri Kalteng, dalam kesempatan yang sama menyoroti program Food Estate di Kalteng yang bertujuan untuk menjaga kebutuhan pangan nasional terutama beras, dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi dari lahan persawahan. Food Estate terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman di Kalimantan Selatan. “Ketersediaan lahan untuk ekstensifikasi lahan pertanian menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan untuk mempertahankan swasembada pangan dan untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia menjelang tahun 2045,” ujar Rahmat.

Selanjutnya, Anggota DPR RI Dapil Kalbar, Aliffudin, menggarisbawahi ada dua hal penting yang perlu dilakukan guna memonitor ketahanan pangan nasional, yakni kewaspasaan pangan serta food security and vulnerability atlas (peta ketahanan dan kerentanan pangan). Bencana selalu menimbulkan dampak lain dalam jangka panjang, salah satunya yaitu stunting yang merupakan masalah gizi kronis yang diawali dari kondisi ibu pada kehamilan. Kondisi stunting ini membuat ukuran anak menjadi lebih rendah dari anak sebayanya.

Proses Rehabilitasi Pasca Bencana perlu dilakukan bukan hanya soal rehabiliasi fisik, tetapi rehabilitasi non fisik pun harus di tingkatkan juga. Karena pola makan, pemanfaatan gizi pada makanan yang di dihidangkan saat bencana itu berpengaruh terhadap tinggi rendahnya status gizi manusia nantinya, apalagi terhadap ibu hamil dan anak balita. Manajamen Bencana terhadap Penurunan Stunting dalam Ketahanan Pangan ini perlu kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak, yang utamanya yaitu masyarakat. “Masyarakat harus dilibatkan agar mereka memahami pentingnya ketahanan pangan dengan memanfaatkan pengelolaan pangan yang baik,” ujar Aliffudin.

Di akhir acara, Doni Yusri, Ketua PSB LPPM IPB, menekankan bahwa penanganan pemerintah daerah masih harus didorong. Perlu adanya regulasi pembangunan jangka panjang. Tidak banyak pemerintah daerah yang mengakomodir penanggulangan bencana secara hulu hilir. “Secara sistem, penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan semua sektor. Namun, komitmen penanganan bencana dari hulu hilir masih ditujukkan secara individu,” jelasnya