JAKARTA,Mekraf.id – Kementerian Pertanian terus memaksimalkan kinerja program-program utamanya sekaligus mengusahakan pembiayaan peningkatan SDM melalui berbagai mekanismenya, di antaranya melalui Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).

Selain itu, Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian juga menjadi titik ungkit pembangunan pertanian di masa depan. Beberapa kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menjadi prioritas, di antaranya Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian, Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, dan Penguatan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Limpo (SYL) mengungkapkan, dalam rangka mencapai target pembangunan nasional sesuai dengan RPJMN, tentunya diperlukan sumber pembiayaan yang sangat besar yang tidak hanya dapat dipenuhi oleh pemerintah.

“Tetapi juga dari sumber pembiayaan lain yaitu badan usaha (swasta), organisasi non pemerintah (NGO) maupun masyarakat. Salah satu sumber pembiayaan pemerintah berasal dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN),” ujarnya.

Menurutnya, bulan Desember merupakan akumulasi dari tahapan pelaksanaan program dan kegiatan dan bulan momentum yang harus diolah dengan baik. Tujuannya tak lain untuk mencapai the right track on the right way.

“Setiap Eselon 1 harus melakukan evaluasi internal dengan menggunakan konsep subyek, obyek, metode dan capaian/output/outcome dan menyelesaikan matrik feed back untuk pelaksanaan tahun 2022,” tegasnya.

Sementara Kepala Badan PPSDMP, Dedi Nursyamsi menyatakan bahwa masing-masing PHLN wajib memberikan dukungan penuh dan informasi terkait program pembangunan pertanian umumnya dan rencana aksi BPPSDMP, khususnya Kostratani, penumbuhan petani milenial dan dukungan terhadap program utama Kementerian Pertanian.

Dalam acara Workshop Penajaman Kegiatan dan Anggaran Proyek PHLN Lingkup BPPSDMP TA 2022 di Bogor, Selasa (28/12/2021) Dedi Nursyamsi menegaskan lembaganya akan lebih fokus tingkatkan PHLN ini untuk sebagai bensin kegiatan, tanpa mengandalkan APBN.

Dedi meminta agar empat program PHLN di BPPSDMP perlu ditingkatkan (scaling up). “Mulai dari peningkatan volume kegiatan hingga output kegiatan yang lebih meningkat secara kuadratis. Peningkatan jauh lebih besar daripada peningkatan volume kegiatan,” tegasnya.

Di BPPSDMP ada empat program dengan mekanisme PHLN ini. Di antaranya, Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP), Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP), Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative (READSI) dan Youth Empowerment and Support Services (YESS).

“Masing-masing PHLN ini bermuara pada peningkatan SDM pertanian mulai dari penyuluh, petani, milenial hingga kelembagaannya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” katanya.

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa IPDMIP memiliki tujuan mendongkrak pendapatan masyarakat pertanian di lokasi irigasi agar dapat meningkatkan nilai pertanian beririgasi secara berkelanjutan serta mendorong ketahanan pangan dan penghidupan di daerah perdesaan.

“Untuk SIMURP, program ini diarahkan pada peningkatan produktivitas tanaman dalam menghadapi perubahan iklim global, peningkatan IP dan meningkatkan pendapatan petani melalui penerapan Climate Smart Agriculture (CSA) atau Pertanian Cerdas Iklim,” tuturnya.

Selanjutnya, READSI yang memiliki misi memberdayakan rumah tangga petani di pedesaan. Baik secara individu maupun kelompok, dengan keterampilan, membangun kepercayaan diri dan memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian dan non pertanian serta meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

“Terakhir, YESS yang merupakan program yang bertujuan untuk menghasilkan wirausaha muda pedesaan dan tenaga kerja yang kompeten di sektor pertanian yang dapat mentransformasi pedesaan,” jelas Dedi.

Nampak hadir para pembahas, di antaranya Momon Rusmono, Mulyono Machmur, Pending Dadih Permana, Ai Dariah, Winny Dian Wibawa, Syukur Iwantoro, Achmad Suryana dan Mat Syukur. Para pembahas tersebut memberikan masukan-masukan agar output PHLN tersebut jelas.

Sedangkan Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Bustanul Arifin Caya menambahkan bahwa ada sembikan indikator atau tujuan SIMURP dan semuanya itu harus masuk dalam sistem penyuluhan pertanian. Karena pembangunan pertanian esistensi dasarnya adalah penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Filosofi pembangunan pertanian adalah SDM pertanian, ada teknologi yang direkomendasikan untuk mendorong peningkatan IP, menurunkan emisi GRK dan meningkatkan kesejahteraan petani. “Untuk itu kegiatan demfarm, demplot, dan SL di wilayah pengembangan SIMURP akan di perbanyak lagi. Koordinasi antar sektor juga akan ditingkatkan lagi,” terangnya. (NF)