JAKARTA, Mekraf.id– Untuk mewujudkan tujuan pembangunan pertanian tentu membutuhkan bantuan dan support dari penyuluh. Dan yang menjadi parameter keberhasilan utama dari penyuluh pertanian adalah peningkatan produktivitas di wilayah binaan masing-masing. Penyuluh adalah agen perubahan untuk mendorong petani untuk mengimplementasikan teknologi petani, serta menuju pertanian yang maju mandiri dan modern.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), mengatakan keberadaan penyuluh sangat vital. Khususnya dalam melakukan pembinaan kepada petani guna memastikan penerapan teknologi pertanian yang direkomendasikan, memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.

“Saya percaya dan yakin bahwa para penyuluh pertanian dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara amanah sehingga tujuan pembangunan pertanian dapat tercapai,” ujar Mentan SYL.

Menurutnya, penyuluh pertanian merupakan garda terdepan pembangunan pertanian nasional, untuk itu kesejahteraan penyuluh harus diperhatikan guna memaksimalkan perannya dalam mendampingi petani dalam rangka menjaga stabilitas pangan nasional.

Lebih lanjut Mentan mengungkapkan, pertanian saat ini harus didorong lebih maju, mandiri dan modern.

“Ciri dari pertanian maju berarti ada perbaikan dan peningkatan yang menunjukan kemajuan pertanian. Mandiri berarti mampu berdiri dengan kaki sendiri tanpa bantuan orang lain termasuk pemerintah. Tidak perlu bergantung kepada subsidi. Pertanian modern berarti pertanian yang memanfaatkan produk bio science dan alat mesin pertanian,” katanya.

Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSMDP) Kementan, Dedi Nursyamsi, saat acara Mentan Sapa Petani Penyuluh (MSPP) volume 15, Jumat (7/5/2021), di ruang AOR BPPSDMP, mengatakan penyuluh harus paham aturan perundangan yang selalu berubah yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas peyuluhan pertanian.

“Penyuluh pertanian di era revolusi industri 4.0 harus dapat menggunakan internet of things atau memanfaatkan fasilitas internet, teknologi 3D atau memanfaatkan teknologi, adoptasi teknologi, cerdas dan kreatif,” ujar Dedi.

Dedi menjelaskan, saat ini fungsi penyuluhan pertanian diwadahi pada Dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dan hal ini ditegaskan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 520/9340/OTDA tanggal 8 November 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat serta Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian dan Kehutanan.

“Kewenangan penyuluhan pertanian menjadi bagian urusan pertanian di provinsi dan kabupaten/kota, dan telah masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren (RPP-PUPK),” katanya.

Saat ini, Kementerian Pertanian berusaha agar THL-TB Penyuluh Pertanian diangkat menjadi P3K dan digaji setara dengan PNS, walaupun seharusnya yang mengangkat adalah Bupati, Walikota dan Gubernur.

“Berdasarkan data dari 12.000 THL-TB PP, hanya 11.000 yang diangkat menjadi P3K. Seharusnya pimpinan daerah menyediakan formasi untuk P3K di daerahnya,” tutup Dedi. (HVY/NF)