JAKARTA, Mekraf.Id– Meningkatkan produktivitas pertanian, menjadi salah satu target Kementerian Pertanian. Untuk mendukung hal tersebut, di tahun 2021 Kementerian Pertanian menambahan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9 juta ton plus 1,5 juta liter pupuk organik cair. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan alokasi tahun 2020, sekitar 8,9 juta ton.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) menegaskan penerima pupuk bersubsidi sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49/2020.

“Dalam Permentan Nomor 49/2020, pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani, dan telah yang menyusun Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK),” jelasnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Mentan juga menginstruksikan kepada jajarannya agar merapihkan gerak lini di hilir subsidi pupuk. Ditambahkannya, di tahun 2021 distribusi pupuk bersubsidi akan benar-benar diawasi. Terutama lini tiga dan empat atau dari distributor ke agen, di kecamatan dan desa.

“Pastikan petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi itu petani yang sudah tercatat di e-RDKK sesuai pengajuan yang diterima Kementan dari usulan pemerintah daerah,” ujar Mentan SYL.

Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya manusia (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi, mengatakan, pendataan dan validasi penerima pupuk subsidi dilakukan secara bertahap dan sudah sesuai dengan e-RDKK.

“Dimulai dari Desa lanjut ke Kecamatan, kemudian di Kecamatan data kebutuhan pupuk itu diinput kedalam mesin dan divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan yang kita dapat dari Dirjen Dukcapil Kemendagri. Jadi penerima pupuk sudah tepat sasaran,” jelas Dedi.

Diterangkannya, penyusunan validasi data sesuai e-RDKK juga dibantu oleh penyuluh dan kelompok tani di masing-masing daerah, sehingga penyediaan, distribusi dan pengawasan bisa dilakukan secara langsung oleh masyarakat.

“Intinya adalah penyuluh bersama-sama dengan kelompok tani dari bawah menyusun RDKK kebutuhan pupuk subsidi ini yang dilanjutkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Kota terus ke Provinsi kemudian baru ke Kementan,” ujar Dedi.

Sementara Kepala Pusat Penyuluhan (Kapusluh) BPPSDMP, Lely Nuryati, saat Ngobrol Asyik (Ngobras) Volume 09 yang dilakukan secara virtual dari Ruang AOR BPPSDMP, Selasa (4/5/2021), menginformasikan bahwa saat ini sudah dilakukan integrasi data petani di e-RDKK dengan Simluhtan.

Bulan April tahun 2021 penyuluh di dorong agar melakukan kegiatan verifikasi dan validasi di lapangan. Diharapkan mulai Tahun 2022 ini input yang dilakukan sudah terintegrasi dengan Simluhtan agar menjadi satu data indonesia.

“Penyuluh diharapkan lebih berhati-hati dalam menghitung jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani di wilayah binaannya,” tegas Lely.

Ditambahkan oleh Narasumber Ngobras, Direktur Pupuk dan Pestisida, Muhammad Hatta, menjelaskan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi, yaitu yang tergabung dalam kelompoktani dan terdaftar dalam sistem eRDKK serta menunjukan KTP lalu dapat mengisi form penebusan.

“Kelompok tani dimaksud adalah petani yang melakukan usahatani sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, paling luas 2 Ha per MT dan petani yang yang melakukan usahati tanaman pangan pada PPATB, pembudidaya ikan paling luas 1 Ha/MT,” ujarnya.

Lebih lanjut Muhammad Hatta mengatakan, setelah semua data petani yang ada di Simluhtan sudah terintegrasi dengan data yang ada di e-RDKK, maka langkah selanjutnya adalah proses verifikasi dan validasi data. Hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi data ganda yang mengakibatkan penerima pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan ketentuan.

Menurutnya, Penyuluh Pertanian diharapkan dapat mendampingi kelompok tani dalam menghitung luas lahan dan kebutuhan saprodi berdasarkan jumlah luas lahan. Saprodi tersebut salahsatunya adalah kebutuhan pupuk bersubsidi.

“Kedepan akan ada aplikasi dimana petani cukup membawa diri dan ada sistem biometrik sehingga tidak perlu membawa apa-apa dan langsung muncul data petani dan jumlah pupuk yang diterima. Penyuluh adalah ujung tombak terkait pupuk bersubsidi ini. Diharapkan saat penginputan data petani merupakan data yamg valid dan akurat sesuai dengan data yang ada di lapangan,” tutupnya. (HVY/NF)