JAKARTA, Mekraf.id – Penyuluh Pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Hal tersebut telah dibuktikan melalui kiprahnya mengawal pembangunan pertanian bersama pelaku utama dan pelaku usaha.

Dengan alasan itu, Kementerian Pertanian akan terus berusaha memaksimalkan peran penyuluh untuk meningkatkan produktivitas.

Menteri pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL), mengatakan Kementan akan terus melakukan pemberdayaan penyuluh, peningkatan kapasitas penyuluh dan pengalaman serta ilmu pengetahuan penyuluh.

Mentan terus mendorong para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk memiliki kemampuan membaca tantangan agroklimat dalam upaya mempercepat terwujudnya ketahanan pangan nasional.

“Saya ingin kedepannya kemampuan PPL diatas rata-rata. Ini penting agar kita semua bisa menjangkau tantangan baru termasuk tantangan agroklimat yang ada. Karena itu kuasai teknologi,” kata Mentan SYL.

Hal senada dikatakan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nuryamsi, saat Mentan Sapa Petani Penyuluh (MSPP) volume 14, dengan tema Peningkatan Kapasitas Penyuluh, Aspek Strategis dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan, Jumat (30/4/2021), di AOR BPPSDMP.

Dedi mengatakan Kinerja penyuluh menjadi sorotan masyarakat. Keberhasilan peningkatan produktivitas tak lepas dari hasil dari kinerja penyuluh. Hal pertama yang disorot adalah penyuluh, baik itu karena keberhasilan atau kegagalan produksi petani.

“Penyuluh adalah agen yang diharapkan bisa meningkatkan produktivitas petani,” tegas Dedi.

Lebih lanjut beliau mengatakan semenjak hadirnya undang-undang nomor 16 tentang SPPPK gairah penyuluhan pertanian menggeliat.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014, sistem penyuluhan mengalami permasalahan, sehingga kinerja penyuluh pun menjadi bermasalah. Hilangnya lembaga penyuluhan mulai dari tingkat produksi hingga kabupaten.

Namun BPP masih tetap eksis sampai saat ini. BPP memegang peran yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas saat ini.

Sementara Kepala BPPSDMP periode 2015 – 2017, Pending Dadih Permana, yang menjadi narasumber kegiatan MSPP mengatakan, setelah desentralisasi, terjadi perubahan penyelenggaraan Penyuluhan di daerah, Kelembagaan Penyuluhan bervariasi.

Meskipun ada UU no 16 Thn 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan, namun Penyelenggaraan Penyuluhan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Koordinasi pusat dan daerah terkendala pada aspek kewenangan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah otonom.

“Perubahan konstalasi Pemerintahan dari Sentralistik ke Desentralisasi, berdampak pada Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, karena tidak semua daerah memiliki perhatian terhadap peran Penyuluhan di wilayahnya,” jelas Pending.

Ia menambahkan, bila dilihat dari kondisi penyuluhan yang ada dan tuntutan indikator kinerja penyuluh, maka sangat mendesak dilakukan upaya peningkatan kapasitas para penyuluh pertanian di Indonesia. Peningkatkan tersebut harus sinergis dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan pertanian nasional, yang meliputi aspek teknis dan aspek menejerial yang dilakukan bersama secara terintegrasi antara pemerintah (Kementan) dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

“Faktor kuncinya yaitu Niat yang tulus dari seluruh stake holders, Pola gerakan harus dilakukan,upaya dan dukungan Pusat dan Pemda harus luar biasa, Revitalisasi Kelembagaan dan ketenagaan, Komitmen dalam mengawal Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian melalui dukungan program yang berkelanjutan,” katanya.

Kepala Pusat Penyuluhan, Leli Nuryati yang hadir pada kegiatan MSPP menginformasikan bahwa saat ini sedang diselenggarakan Training Of Facilitators (TOF) secara online dan offline di seluruh indonesia selama 5 hari. Secara offline dilaksanakan di 3 tempat, yaitu PPMKP Ciawi, BBPP Batu dan BBPP Batangkaluku.

“Penyuluh diharapkan dapat mendorong implementasi pemupukan berimbang, yang dapat mengatasi kurangnya pupuk di lapangan, agar petani menggunakan metode dengan pemupukan berimbang karena saat ini masih belum dilaksanakan oleh petani,” jelas Leli. (HVY/NF)