JAKARTA, Mekraf.id – Penyuluhan pertanian merupakan salah satu upaya strategis dalam menggerakkan pencapaian pembangunan pertanian. Melalui kegiatan penyuluhan, petani ditingkatkan kemampuannya agar mampu mengelola usahatani secara produktif, efisien dan menguntungkan, serta menyejahterakan kehidupan petani, beserta keluarganya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengungkapkan bahwa efekvifitas penyelenggaraan penyuluhan terjadi apabila didukung oleh penyuluh pertanian berkualitas. “Kelembagaan yang kuat, sarana dan prasarana yang memadai mendukung keberhasilan pelaksanaan penyuluhan. Hal ini perlu juga didukung komitmen dari pimpinan wilayah”, ujar Mentan SYL.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Dedi Nursyamsi pada acara Ngobras Edisi Khusus melalui online, Selasa (20/4/2021), bahwa kondisi penyuluhan mendekati ideal setelah lahirnya UU No. 16 Tahun 2016. Namun setelah adanya UU No. 23 Tahun 2014 sistem penyuluhan sedikit berubah karena beberapa kelembagaan penyuluhan tidak ada.

“Sehingga tentu saja karena rumahnya berubah efektivitas penyuluhan nampaknya perlu dipikirkan secara bersama-sama bagaimana caranya kondisi penyuluhan di era UU No. 23 Tahun 2014 tetap bisa menggeliat seperti hal dulu pada saat UU No. 16 Tahun 2006 berlaku. Untuk itu, Kementerian Pertanian mendukung agar UU 16/2006 dapat direvisi agar selaras dengan UU 23/2014”, ungkap Dedi.

Diakui Dedi, saat UU 16 Tahun 2006 menjadi landasan penyuluhan pertanian, kondisi penyuluhan ideal. “Karena ada berbagai lembaga penyuluhan mulai dari Bakornasluh, di provinsi ada Bakorluh, Bapeluh dan BPP di kecamatan. Semua bekerja aktif dengan aktivitas penyuluhan yang luar biasa”, ujarnya.

Sementara menurut Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) Mulyono Machmur yang menjadi Pembicara pada acara ini menuturkan pertanian masa kini dan masa mendatang tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan sistem penyuluhan pertanian.

“Dalam UU No. 16 Tahun 2006 terdapat poin penting dalam sistem penyuluhan pertanian yakni membangun kelembagaan penyuluhan di daerah. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak diperkenankan adanya badan koordinasi dalam satuan kerja Pemda. Padahal eksistensi kelembagaan penyuluhan harus dipertahankan minimal di tingkat Kabupaten/Kota dan BPP di Kecamatan, maka dari itu harus ditinjau kembali”, ujar Mulyono.

Hadi pula sebagai pembahas Ketua KPPN Bustanul Arifin sekaligus Guru Besar Universitas Lampung menyampaikan masukannya bahwa pihaknya bersama PERHIPTANI dan DPD RI tengah menyusun naskah akademik untuk mengusulkan revisi UU 16 Tahun 2006 agar selaras dengan UU Otda.

“Kepastian kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah setingkat Eselon 3, tertuang dalam Draft Perpres baru Penyuluhan Pertanian yang kini sudah ada di Sekretariat Negara (Setneg)”, ujar Bustanul.

Beberapa pakar dan pemerhati pertanian lainnya yang juga hadir di Ngobras Edisi Khusus diantaranya Guru Besar Ilmu Penyuluhan IPB, Sekretaris Jenderal KTNA, Wakil Ketua DPD RI dan Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi Sumatera Barat.

Prof. Sumardjo selaku Guru Besar Ilmu Penyuluhan IPB berharap regulasi UU No. 23 Tahun 2014 perlu direvisi menjadi penyuluhan pertanian dan pangan sehingga sistem penyuluhan praktis tidak terlumpuhkan. “Untuk itu dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pertanian di provinsi dan kabupaten yang memanfaatkan berfungsinya kembali sistem penyuluhan pertanian”, tutur Sumardjo. (HVY/NF)