Jakarta, Mekraf.id – Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya menjaga stabilisasi harga perunggasan nasional. Sejak 26 Agustus 2020 sampai Januari 2021 Ditjen PKH telah menerbitkan 6 Surat Edaran sebagai upaya stabilisasi perunggasan.

Ia menambahkan, upaya stabilisasi perunggasan terus berlanjut di bulan Desember 2020 melalui pengendalian produksi untuk menyesuaikan penurunan konsumsi terdampak pandemi covid-19 tahun 2020 sebesar 20%. Namun, ia meyakini tingkat konsumsi akan segera naik.

Menurut laporan Petugas Informasi Pasar (PIP), perkembangan harga LB bulan September sampai Januari 2021 rata-rata nasional tercatat mengalami tren kenaikan sebesar 9,45%. Rata-rata harga LB bulanan tingkat peternak bulan September 2020 adalah Rp. 17.124/kg, Oktober Rp. 17.984/kg, November Rp. 20.479/kg, Desember 21.500 dan Januari 2021 Minggu pertama adalah 20.200/kg.

Memasuki Januari 2021 harga LB di wilayah Pulau Jawa juga berulang mengalami kontraksi, dari 19.500/kg berangsur turun sampai level harga Rp. 17.500/kg dan kembali bergerak naik menjadi 18.500-19.000 dalam empat hari terakhir.

Nasrullah mengatakan, kenaikan harga LB yang mencapai harga acuan Permendag No. 7/2020, sejatinya berpengaruh terhadap kenaikan permintaan DOC FS. Dan hal ini diikuti dengan naiknya harga DOC FS dari Rp5.000 menjadi Rp7.000 per ekor.

Adapun upaya permanen yang dilakukan Ditjen PKH Kementan dalam melakukan stabilisasi perunggasan nasional. Misalnya, pengaturan supply dan demand untuk permudah mampu telusur (traceable), jadi pembibit GPS dan Pembibit PS wajib teregistrasi di Ditjen PKH. Sedangkan, bagi peternak dan pelaku usaha pembudidaya FS komersial wajib teregistrasi di Dinas Kabupaten/Kota.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam menjaga stabilitas perunggasan ini juga dipastikan telah sesuai dengan arahan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo alias SYL. Menteri SYL menegaskan bahwa saat ini pemerintah tengah membenahi sektor perunggasan nasional demi meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat lewat beberapa kebijakan yang ada.

Oleh karena itu, ia mengungkapkan pemerintah juga mengharapkan masukan, usulan, saran, kritik dan bantuan pengawasan dari masyarakat agar semua kebijakan yang dikeluarkan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga target stabilisasi perunggasan dapat tercapai.